JAKARTA, Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, mengkritisi sejumlah persoalan nasional baik di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Tak jarang, dalam pemaparannya tersebut, Ical juga mengkritisi langkah pemerintah. Beberapa hal yang dikritisi Ical di bidang politik yakni terkait dengan isu kedaultan dan perbatasan dengan negara-negara tetangga.
"Selain diperlukan peningkatan dalam kemampuan diplomatik kita, masalah kedaulatan dan perbatasan ini juga terkait perhatian pada pembangunan masyarakat di daerah perbatasan dan peningkatan alutsista," ujar Ical, dalam pembukaan Rapimnas Golkar, Minggu (17/10/2010), di DPP Golkar, Jakarta.
Selain masalah perbatasan, Ical juga menyinggung sederet persoalan politik tanah air lainnya seperti wacana peningkatan parliamentary treshold (PT) dan pembentukan daerah otonom baru yang perlu dilakukan evaluasi agar tidak kontraproduktif. Di bidang ekonomi, Ical kembali menegaskan sikap Golkar atas usulan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2011. "Penerapan TDL bagi Golkar tidak menyetujuinya naik pada 2011, ini bentuk konsistensi Golkar bagi kepentingan yang sifatnya strategis untuk rakyat," ucap Ical.
Isu lain di bidang ekonomi yang disoroti Ical yakni terkait serbuan produk impor China, melemahnya daya saing industri, wacana mata uang tunggal ASEAN, masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), dan masalah ketahanan pangan akibat anomali cuaca. "Selain itu penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur juga masih lambat," ujar Ical.
Sementara itu tidak seperti dua bidang di atas, Ical hanya menyinggung sedikit persoalan hukum seperti mafia hukum, mafia pajak, dan kriminalisasi KPK. Sedangkan di bidang sosial, Ical tak menyebutkan secara spesifik persoalan lumpur Lapindo yang sudah menjadi persoalan dari tahun 2006 dan membuat ratusan kepala keluarga kehilangan rumahnya tersebut. Dalam pidatonya, Ical melihat persoalan sosial yang perlu dicermati adalah tentang rakyat miskin, penanganan bencana alam, dan kerukunan hidup beragama.
"Selain diperlukan peningkatan dalam kemampuan diplomatik kita, masalah kedaulatan dan perbatasan ini juga terkait perhatian pada pembangunan masyarakat di daerah perbatasan dan peningkatan alutsista," ujar Ical, dalam pembukaan Rapimnas Golkar, Minggu (17/10/2010), di DPP Golkar, Jakarta.
Selain masalah perbatasan, Ical juga menyinggung sederet persoalan politik tanah air lainnya seperti wacana peningkatan parliamentary treshold (PT) dan pembentukan daerah otonom baru yang perlu dilakukan evaluasi agar tidak kontraproduktif. Di bidang ekonomi, Ical kembali menegaskan sikap Golkar atas usulan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2011. "Penerapan TDL bagi Golkar tidak menyetujuinya naik pada 2011, ini bentuk konsistensi Golkar bagi kepentingan yang sifatnya strategis untuk rakyat," ucap Ical.
Isu lain di bidang ekonomi yang disoroti Ical yakni terkait serbuan produk impor China, melemahnya daya saing industri, wacana mata uang tunggal ASEAN, masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), dan masalah ketahanan pangan akibat anomali cuaca. "Selain itu penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur juga masih lambat," ujar Ical.
Sementara itu tidak seperti dua bidang di atas, Ical hanya menyinggung sedikit persoalan hukum seperti mafia hukum, mafia pajak, dan kriminalisasi KPK. Sedangkan di bidang sosial, Ical tak menyebutkan secara spesifik persoalan lumpur Lapindo yang sudah menjadi persoalan dari tahun 2006 dan membuat ratusan kepala keluarga kehilangan rumahnya tersebut. Dalam pidatonya, Ical melihat persoalan sosial yang perlu dicermati adalah tentang rakyat miskin, penanganan bencana alam, dan kerukunan hidup beragama.
MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN YANG SAH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TINGGAL KAN PESAN ANDA DISINI ATAS MAJU NYA ASVAN DESWAN SEBAGAI BUPATI TEBO 2011-2016